“Motif” Kritikkan Fitra

Oleh Supriyanto

Jelang bergulir Pilpres 2014, rasanya sangat sulit jika dikatakan setiap orang tidak terlibat dalam pusarannya, baik orang yang mengatakan diri netral atau masuk dalam golongan putih (Golput) sebenarnya telah ikut berpolitik.

Tak terkecuali sejumlah kelompok yang secara terang-terangan ataupun secara diam-diam mendukung salah satu kandidat capres-cawapres. Maka tak mengherankan sikap kritis sebuah lembaga banyak dipertanyakan publik, apakah sikap tersebut benar-benar murni tanpa kepentingan atau memiliki maksud tertentu?

Sejumlah tanya seperti itu memang layak disandangkan kepada salah satu LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).  Sebagaimana diberikan sejumlah media online, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi  kerap melontarkan kritik pedas bahkan mendesak lembaga hukum untuk memeriksa Gubernur DKI , Joko WIdodo atau akrab disapa Jokowi.

Dimulai sikap Uchok terkait dana blusukkan, mendesak  Kejaksaan Agung dan ketingglan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memeriksa Jokowi terkait bus berkarat, dan yang  terbaru soal sumbangan dana kampanye untuk pasangan Jokowi-JK.

Menurut Uchok pernyataan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono merupakan bentuk pembelaan terhadap pasangan Jokowi-JK,  “Kalau KPK mau membela pasangan Jokowi-JK jangan terlalu kentara, norak, atau kelihatan publik. Jadi pernyataan itu kelihatan kurang cerdas dan sangat mengganggu independensi KPK di mata publik,” ujar Uchok , sebagaimana dilansir dari kompas.com, Sabtu (31/5/2014).

Secara tegas Uchok menyebut penggalangan dana tersebut telah menyalahi aturan dan sudah masuk dalam bentuk gratifikasi. Pasalnya, semua pasangan capres-cawapres belum definitif atau belum resmi menjadi peserta Pilpres. Selain itu, Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Penilaian itu, kata Uchok, merujuk pada Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Presiden yang menyatakan dana kampanye adalah tanggung jawab pasangan capres-cawapres. Bahkan Uchok menilai sikap Jokowi-JK yang menggalang sumbangan publik menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, sumbangan dana kepada calon presiden dan wakil presiden bisa berpotensi menjadi gratifikasi jika sumbangan tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang dilarang menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres dilarang menerima sumbangan dari sejumlah pihak.

Giri menyebutkan, pihak-pihak tersebut adalah pihak asing, penyumbang dengan identitas yang tidak jelas, pemberi sumbangan dari hasil tindak pidana termasuk pencucian uang, pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pemerintah desa, termasuk badan usaha milik desa.

Giri menekankan bahwa penyelenggara negara atau pejabat yang tengah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pilpres.

Menurut Giri, bila kepala daerah diizinkan cuti atau disahkan menjadi capres-cawapres, sebagian tanggung jawab penyelenggara negara atau pejabat tersebut telah lepas. Dengan demikian, UU Pemilu Presiden menjadi lex specialis atau aturan khusus yang mengizinkan calon tersebut menerima sumbangan dari masyarakat.

*Orang biasa yang tengah belajar berpendapat

REKOMENDASI Post Penulis