Impian Jokowi Soal Maritim, Dan Pram Semoga Tersenyum

Membayangkan bagaimana Pram panggilang singkat untuk Pramoedya Ananta Toer tengah tersenyum dari atas sana. Ia senyum-senyum saat menyimak beberapa artikel yang menyebut soal poros maritim dunia. Mungkin saja dalam bantin paling dalam, ini terlalu muluk mengingat sepanjang pemerintahn Soeharto Indonesia berganti haluan ke agraris.

Benarkah demikian? Memang saya  tak banyak  tahu tentang  Pram, ini sekadar  letupan-letupan saja, tapi dari yang pernah saya  temukan dalam sebuah artikel yang mengisahkan tentang Pram saat ditemui  Feature Editor PLAYBOY Alfred Ginting dan Happy Salma, wawancara ini dimuat di Majalah PLAYBOY, Edisi perdana, April 2006 .

Dalam dialog tersebut, Pram mengatakan, sekarang ini geografi nggak dapat perhatian apa-apa. Persoalannya, ini tanah air lebih banyak lautnya daripada daratnya. Itu sudah masalah. Dan kekuasaan di lauf enggak punya. Kekuasaan di darat terus. Belum pernah ada pernyataan Indonesia itu negara maritim. Belum pernah ada.

Apa yang diungkapan Pram waktu itu, sangat wajar jika menengok apa yang dilakukan Soeharto dengan menghapus  Dewan Maritim saat pembentukan Kabinet Dwikora, di dalamnya terdapat Menteri Perhubungan, Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut, dan Menteri Perindustrian Maritim.

Sepanjang kekuasaan Soeharto, pelaut menjadi cerita usang yang hanya terdengar dalam lagu Taman Kanak-kanak (TK). Bagi mereka yang pernah mengenyam bangku TK,  pada waktu itu pastinya sudah tak asing lagi dengan lagu nenek moyangku seorang pelaut. Yups, seorang anak berdiri menghadap teman-temannya, ia mengucapkan beberapa lirik secara keras-keras dengan sedikit cadel menjadikan ‘R’ terdengar ‘L’, hampir sama dengan orang bule menyebut ‘R’.

Berikut liriknya,

“Nenek moyangku seorang pelaut…
Menembus badai, ia tak takut
Menerjang ombak, sudah biasa.”
………

Sungguh hebat bukan, gambaran tentang keberanian orang tempo dulu.

Kali ini, Pram isap rokok dalam-dalam dan membiarkan asap tembakau tersapu angin. Ia kemudian  sruput kopi sesekali diamati api yang membakar habis tumpukan sampah yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ia pun menekan kuat-kuat setiap huruf di mesin ketik tua. “Kehancuran kerjaan di Nusantara, khususnya di Jawa karena singgasana rajanya dialihkan dari laut,” tulisnya.

Sebagaimana saya sudah akui tentang sedikitnya mengenal Pram,  tanpa mengurangi rasa hormat bisa jadi hal demikian berlaku untuk Presiden Jokowi yang belum sempat bersinggungan dengan empat buku tebal karya Pram. Atau bisa jadi mantan Gubernur DKI ini sekadar mengenal sosok Pram tanpa jauh mengetahui lika-liku kehidupan pria kelahiran Blora,  Jawa Tengah, 6 Februari 1925.

Bagi Pram hal demikian tak terlalu penting, ia merasa cukup senang mendengar pidato Jokowi pertama kali perihal bangsa Indonesia yang terlalu lama memunggungi laut.  “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” pidato pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2014.

Pram pastinya bakal lebih senang jika Jokowi benar-benar serius menjalankan impian untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime. Memang mewujudkannya  itu bukan layaknya pesulap yang cukup hanya dengan mengucapkan bim salabim maka dalam secepat kilat bakal terwujud.

Namun, paling tidak Jokowi mencoba mengembalikan kejayaan laut dengan menginstruksikan jajaran TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mulai Sabtu (6/12/2014).

Selanjutnya, ia memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menjaga perairan Indonesia dengan mengoperasikan semua kapal perang dari kapal penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. “Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi sudah teratasi,” kata Marsetio.

Menurut Marsetio, berdasarkan rapat koordinasi terakhir, pemerintah siap memenuhi segala kebutuhan bahan bakar dan operasional kapal. Anggaran untuk itu sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

REKOMENDASI Post Penulis