Meski Ditolak Jokowi, Politisi Gerindra Tetap Ngotot Revisi UU KPK

AngkringanWarta.com,-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pemerintah pun segera mencabut rencana revisi itu dari daftar program legislasi nasional (prolegnas).

“Kalau pemerintah sekarang sudah ditegaskan Presiden tidak mau revisi kan harus dikeluarkan dari prolegnas. Nah, itu mensesneg yang akan menolak,” ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jumat (19/6/2015).

Namun, keputusan tersebut tak membuat politikus Gerindra yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membatalkan rencana revisi UU KPK. “Penolakan dari pemerintah bukan berarti dibatalkan, pasti direvisi, ini hanya masalah waktu. Bukan memperlemah KPK, tapi jangan sampai KPK jadi alat kepentingan oknum,” Fadli, sebagaimana dilansir kompas.com, Jumat (19/6/2015) malam.

Politikus yang kerap melontarkan kritik pada Jokowi ini, tetap ngotot akan merivisi UU KPK dengan alasan terdapat sejumlah kelamahan dan sudah masuk program legislasi nasional DPR RI 2015-2019 “Sudah masuk prolegnas (DPR). Masalahnya apakah tahun ini atau tahun-tahun ke depan, saya rasa makin cepat makin bagus,” imbuhnya.

Dia mengaku hasil dari diskusi dengan DPR dengan para pakar hukum terkait UU KPK, disebutkan salah satu kelemahan KPK, yakni keberadaan tim penyidik independen, yang semestinya hanya berasal dari Polri atau Kejaksaan Agung. Hal ini bisa diartikan KPK menjadi institusi baru, padahal sifatnya hanya sebagai lembaga ad hoc.

Lebih lanjut, KPK sebagai lembaga ad hoc semestinya dapat menunjang peran Polri dan Kejaksaan Agung agar optimal memberantas korupsi. Bukanya menjelma menjadi lembaga superpower yang rentan disalahgunakan oleh oknum dengan tujuan tertentu.

Ia juga memandang perlu adanya pembatasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan juga dianggap Fadli perlu dibatasi. Ia tak ingin KPK bebas melakukan penyadapan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia.

REKOMENDASI Post Penulis