Dominasi Mayoritas atas Hukum?

Masih dengan kopi hitam dan segala hal yang mengakibatkan rasa marah, kecewa, heran dan lain-lainnya. Entahlah, mana yang fakta atau sekadar asumsi yang  bersumber dari katanya, katanya dan katanya lagi terus dan terus.

Begitulah kekuatan asumsi yang disebar secara terus-menerus dibuat seolah-olah ini adalah fakta. Jika sudah demikian, mari lupakan kaidah jurnalistik yang paling mendasar, yakni 5 W 1 H apalagi sampai ada verifikasi segala. Omong kosong.

Saya mengawalinya dari kenyakinan,  setiap orang punya opininya masing-masing,  kita tak harus selalu setuju dengan opini tersebut dan seharusnya itu tak jadi masalah, hal yang lumrah dalam demokrasi. Perbedaan yang semestinya memperkaya wacana bukanya malah merosot jauh ke lembah kegelapan.

Abad yang mana berbicara perbedaan dianggap  bid’ah, sesat, munafik dan hal-hal lainnya disematkan sebagai jawaban atas perbedaan. Tafsir kebenaran adalah mutlak, dia adalah pemenggang kebenaran mutlak.  Bagaimana hal-hal tersebut bermunculan dikala Pilgub DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama  terlahir begitu saja tanpa bisa menolaknya, sebagai etnis dianggap minoritas ini mencoba memilih jalur yang berlawanan dengan sesama etnis dengan dirinya,  pria berkacama yang lebih akrab disapa  Ahok ini memilih untuk langsung terjun ke dunia politik dengan segala macam  kemungkinan bakal didapat .

Dominasi mayoritas atas minoritas masih berlaku bos.  Jika ada yang keberatan dengan hal ini, silakan disangkal pandangan yang mengatakan isu agama menjadi latar-belakang kekalahan Ahok. Silakan juga disangkal hukum yang menjerat Ahok adanya tekanan massa yang terjun ke jalan menuntut agar Ahok segera ditangkap, lebih dari itu ancaman terhadap Ahok diumbar, anak-anak didoktrin tentang kebencian, sebuah doktrin tanpa mereka mesti paham apa tentang kata mengapa dan kenapa yang ada adalah penista agama.

Ahok sebagai penoda agama begitulah vonis yang diterimanya, ia mengikuti persidangan tanpa pernah sedikitpun beralasan.  Dalam hal ini, saya melihat Ahok berbeda dengan kebanyakan orang yang selalu berkelit saat dipanggil untuk pemeriksaan.  Saya angkat kopi hitam untuk Ahok.

Nggak usaha bicara anggota dewan atau para politisi yang selalu memberikan segudang alasan saat dipanggil lembaga hukum.   Contoh paling sederhana adalah Habib Rizieq Shihab yang hingga kini belum juga menjalani pemerikasaan, bahkan polisi berencana akan menjemput paksa dan sudah diduga ada yang secara terang benderang menolaknya.

Rizieq Shihab mengaku dirinya mengalami intimidasi dan teror. Untuk itu, pentulan FPI ini  meminta perlindungan  komnas HAM. Teror berupa acaman pembunuhan alias penembakan terhadap Habib Rizieq Shihab.
“Jadi dia habis zikir pagi-pagi, di depan rumahnya, kan ada pendopo. Itu ditembak, tapi meleset,”  begitulah setidanya penuturan  Ansufri Idrus Sambo, orang yang memimpin  aksi gerakan Tamsya Al Maidah dan pernah menjadi Ketua Presidium Alumni 212 .

Sudahlah, saya sudah tak sanggup memainkan jemari saja di papan ketik ini, nalar saya tak akan sanggup menjangkau  Rizieq Shihab, engkau sungguh dilindungi sehingga seorang penembak jitu gagal menyarangkan peluru ke jidatmu.

Semua orang sudah paham benar, kamu bukanlah Rambo yang selalu bisa selamat meskipun diserang dari berbagai arah, bukankah itu sebuah keajaiban. Yups, aneh bin ajaib. Mungkin ini disebut sebagai.. saya lupa untuk menyebutkanya.

Lebih dari itu dan saya akan menantimu, menanti kebernaian memenuhi panggilan. Saya sangat nyakin  Rizieq Shihab merupakan orang yang sangat berani. Buktinya, dia berani  memimpin massa membela agama, bela ulama dan bela apa yang dimesti dibela.

Dia juga begitu berani bilang bahwa Ahok adalah penista agama.  Untuk itu, Ahok harus segera dihukum tanpa lagi berbicara tentang HAM dan segala macam yang berkaitan dengan hak asasi.  Gema takbir menggema di setiap sudut kota Jakarta.

Dan satu lagi, yakni bagaimana  MUI mengambil sikap bertentangan dengan rencana polisi terkait dengan rencana  penjemputan  Rizieq Shihab.  Pernyataan itu  disampaikan  Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah.

Menurutnya,  Rizieq Shihab bukanlah penjahat jadi nggak perlu Polri yang akan memasukkan nama pemimpin Front Pembela Islam (FPI)  ke dalam daftar red notice Interpol. “Enggak perlu red notice-lah, kok memperlakukan dia seperti penjahat saja?” kata Ikhsan Abdullah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

 

Bahkan  Ikhsan agar Polisi memperlakukan Rizieq Shihab selayaknya seorang tokoh ulama yang perlu dihargai. Saya kira bersabarlah. Habib Rizieq ini kan juga perlu dihargai sebagai tokoh, jangan diuber-uber seperti penjahat,” pinta Ikhsan.

Saya menanti kisah selanjutmu bersama cangkir kopi hitam ini

REKOMENDASI Post Penulis